Berita9 - Pertemuan para pemimpin G20 di Brisbane, Australia, yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, disebut berada di bawah tekanan untuk mencapai sesuatu yang nyata. Bukan sekedar wacana belaka. Hal itu penting, sebab selama ini, menurut penilaian pengamat, Forum G20 tidak pernah menunjukkan manfaat kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar dunia itu. (baca juga : Menteri Susi minta Presiden Jokowi, RI keluar dari G-20 )
Direktur Riset Pusat Penelitian G20 di Lowy Institute, Sydney, Mike Callaghan, mengatakan G20 berisiko kehilangan fokus. Dengan ketiadaan sekretariat, tidak ada perjanjian atau instrumen hukum untuk mendukung keputusan dan tidak ada kekuatan untuk memaksa negara-negara anggota untuk melakukan sesuatu. "Efektivitas G20 dianggap tak mampu mempengaruhi negara-negara anggota," kata Callaghan seperti dikuti Guardian
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menyurati Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, supaya Indonesia keluar dari forum G-20. Alasannya, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar jika tetap berada di kelompok tersebut. (baca juga : Ini kata Wapres Keuntungan RI di Forum G-20 )
"Saya minta ke Dirjen Pemasaran untuk menyurati ke Setneg atau apa. Kita keluar dari G-20. Buat apa kita ikut ke sana? Apa manfaatnya? G-20 itu negara mampu. East Timor negara berkembang. Mending jadi negara berkembang, tapi mendapat ratusan juta dolar," kata dia. (baca juga : Jokowi janjikan kemudahan investasi kepada dunia )
Menurut Susi, regulasi yang dibuat kelompok negara maju itu merugikan Indonesia. Misalnya soal aturan produk impor pertanian dan perikanan. Negara maju menetapkan, produk dari negara berkembang dikenakan tarif 0 persen, sementara negara maju dikenakan tarif 14%.
Pendapat berbeda dilontarkan Ahmad Rifai yang meminta supaya pemerintah mengkaji kembali usulan tersebut. Jika semua negara peserta G20 mau kembali kepada prosedur dan rencana yang telah disepakati, Rifai menilai, keberadaan Indonesia harus tetap dipertahankan di forum bergensi itu.(baca juga : DPR : Jokowi Obral Kekayaan Indonesia )
"Saya yakin, jika semuanya kembali kepada niat awal dan G20 konsisten dengan traktat yang ada, maka G20 mampu membantah isu bahwa G20 tidak memiliki manfaat kelompok G20 itu sendiri," kata Ketua Bidang Perencanaan dan Pengawasan LKPNI (Lembaga Kelautan Perikanan Nasional Indonesia) Jawa Timur. (red/sw/rid)
