Berita9 - Guna mempermudah sosialisasi program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebab pengurangan tersebut telah menimbulkan goncangan dan dampak bagi warga miskin. Kementerian Sosial berencana merangkul tokoh agama, baik itu Kiai, ustadz ataupun ustadzah yang sudah terbiasa ceramah. (berita terkait : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM)
Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini menjadi penguat atas keberlanjutan mencapai kebutuhan dasar, seperti sekolah, ekonomi rumah tangga, serta layanan kesehatan.
(berita terkait : Mensos : Dana KPS Bisa Diambil Sekaligus)
Terlebih lagi, di kalangan para Ulama biasa bersentuhan dan mengelola diniyah atau madrasah. Untuk itu, mereka bisa merespon dan memberikan data siswa di madrasah yang mungkin di lingkungannya tidak terdaftar formal dalam pendidikan atau di bawah umur 18 tahun.
"Tentunya, bisa diintegrasikan melalui Kementerian Agama (Kemenag). Harapannya, supaya dapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), supaya dapat dana operasional dan tunjangan fungsional," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat ditemui pada Rapat Kerja Nasional Jam'iyyatul Qurro’ Wal Huffazh Nahdlatul Ulama dan Peresmian Gedung Al-Qur'an Centre, Al-Hikam, Beji, Kota Depok, Sabtu (29/11).
"Kalau yayasan langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota," terang Khofifah.
(berita terkait : Ombudsman : Tiga "Kartu Sakti" Produk Lawas di Daur Ulang)
Menurut Khofifah, pada tahun 2015 alokasi untuk KIP sebesar 16,5 juta. Dengan jumlah tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta anggaran agar dinaikkan menjadi 20 juta dengan asumsi cakupannya diperluas. Padahal, tahun 2014 sebanyak 11,5 juta dan tak terserap sebesar 4,5 juta. (red)
