Berita9 - Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun depan, bursa alon ketua umum Partai Pohon Beringin itu semakin ramai. Saling klaim telah mendapat dukungan dari pengurus Dewan Pimpinan daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi, berseliweran di media massa.
Bahkan santer diberitakan, sistem pemilihan yang akan datang memakai sistem aklamasi. Hal itu tentu saja membuat berang bakal calon ketua umum partai warisan orde baru itu. Salah seorang calon ketua umum, Agung Laksono mengatakan, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba membuat rekayasa akalamasi dalam pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar. Aklamasi tidak mungkin terjadi karena sudah ada tiga bakal calon ketum yang mendapat dukungan 30 persen pemilik suara.
"Saya sudah dapat dukungan 280 suara dari total 554 pemilik suara di munas. Syarat minimal 30 persen itu cukup dengan 160 suara saja," kata wakil ketua DPP Golkar tersebut, Senin (17/11).
Dengan adanya tiga bakal calon yang memenuhi syarat dukungan 30 persen pemilik suara seperti disyaratkan di AD/ART, kata Agung, tidak akan ada aklamasi dalam pemilihan.
"Jadi jangan mengada-ada untuk membuat aklamasi. Kembalikan ke aturan yang ada," ungkap Agung.
Agung mengingatkan jika ada skenario yang menyimpang dari AD/ART maka akan terjadi kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu soliditas partai bahkan perpecahan. Ia akan bersikap mempertahankan aturan yang ada.
Agung juga mengingatkan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie agar tidak bersikap mencla-mencle terhadap keputusan DPP Golkar yaang telah menetapkan pelaksanaan Munas IX Golkar pada Januari 2015, seharusnya tidak diubah lagi.
Pernyataan ini disampaikan Agung Laksono menyikapi beredarnya isu Rapimnas Golkar di Yogyakarta akan mematahkan putusan hasil pleno DPP Golkar.(red/asa)
