Berita9 - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto, mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak lagi mau membahas tentang delapan calon menteri yang mendapat tinta merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Hasto, Jokowi lebih banyak membahas agenda pemerintahannya ke depan. Terutama pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi - JK.
"Presiden lebih banyak berkomentar tentang agenda kerja hingga persiapan-persiapan yang diberikan kepada Tim Transisi. Soal agenda Pak Presiden yang utama, tentu saja mengumumkan kabinet yang sesuai dengan ketentuan," kata Hasto di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indinesia (PDIP), Megawati Soekarno Putri, Kamis (23/10). Hasto melanjutkan, yang lebih banyak dibicarakan juga adalah terkait dengan peleburan kementrian yang masih menunggu pertimbangan DPR RI.
"Terus yang banyak dibicarakan perubahan dengan pemisahan kementerian negara perlu pertimbangan DPR dan sudah dikomunikasikan dengan baik," ujarnya.
Seluruh ketentuan yang terkandung di dalam undang-undang kementerian negara, itu baru bisa dimulai setelah Jokowi resmi dilantik sebagai presiden.
"Karena itu kami berkirim surat kepada DPR setelah beliau (Jokowi) menjadi presiden. Satu hari setelah dilantik baru Jokowi kirim surat. Jadi itu yang lebih banyak dibicarakan," ucap dia. (red/rid)
