Portal Berita Online BERITA9.NET (sindikasi)
Diterbitkan oleh :
Yayasan At Taqwa dan PT. INTERMEDIA PERMATA NUSANTARA
Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 03 Oktober 2012
Dewan Pembina :
Ketua merangkap Anggota
Prof. Dr. KH. Said Aqil, MA
Wakil Ketua merangkap Anggota
Prof. Dr. H.D. Hartono, SH
Sekretaris merangkap Anggota :
Dr. Al Habib Ali Hasan Al-Bahar, Lc. Ph.D
Anggota :
Prof. Dr. H. Agus Setyobudi Rahardjo, MM. MSi. MSc
Prof. Dr. Ali Imran Husein, SH. SE. MSc.
Prof. Dr. dr. Ir. Aggi Tjetje, SH. MH. MM. MSi. MSc. Ph.D.
Penasehat :
Prof. Dr. KH. Ali Mukti Yaqub, MM.
Dr. KH. Mahrus Aminullah.
Dr. KH. Ahmad Bustomi Yusuf
Dr. KH. Choirul Muna, MM.
Sidang Eksekutif Redaksi :
KH. Said Aqil, H.D. Hartono, Ali Hasan Al-Bahar, Agus Setyobudi Rahardjo,
KH. Choirul Muna, Aggi Tjetje, KH. Syamsuddin, SW. Wijaya, Taryono Asa, Ali Fahmi.
Pemimpin Umum : Dr. KH. Syamsuddin, MA
Wakil Pemimpin Umum : Drs. KH. Miftahul Falah, M.Ag.
Pemimpin Redaksi : H. SW. Wijaya. SP. MM
Wakil Pemimpin Redaksi : Drs. H. Taryono Asa
Pemimpin Perusahaan : H. Ali Fahmi, SE
Sekretaris Redaksi : H. Maman Immanulhaq, SE, MM
Redaktur Pelaksana : Baharman, SH. MH, Drs.H. Syaiful Huda. M.Ag
Redaktur : Ahmad Subhan, Andi Firdaus, Charles Bobar Sinaga
Redaksi : Achmad Syaiku, Alimudin Batubara, Arman Maulana Siregar, Bambang Hari Wicaksono, Budiman Setioadji, Chandra Darusman, Fahrial Setiawan, Galuh Eka Srikandi, Halimudin Sibatangkayu, Jamaluddin, Muhammad Guntur, Muhammad Ridwan, Parlindungan Hutabarat, Ridwan Kamil, Satrio Aris, Teddy Halim, Vivi Alyda Hamam, Zafrullah Pontoh
Koresponden Daerah :
Kepala Koordinator Banten : Endang Sutisna
Reporter - Balaraja, Cikupa & Serang : Rakimun. Pandeglang : Juhama. Kabupaten Tangerang & Tangerang Selatan : Uum Hamimah
Kepala Koordinator Jawa Barat : Abdullah Haris
Reporter - Karawang & Subang : Maman Firmansyah. Purwakarta : Deny Setyawan.
Kuningan & Indramayu : Yansen. Kota & Kabupaten Cirebon : Variz El-Haq.
Kota & Kabupaten Bandung : Asep Irama. Garut & Cianjur : Rahmat Surahmat. Tasikmalaya : Kosasih Wijaya. Kota dan Kabupaten Sukabumi : Bagus Widianta.
Kota & Kabupaten Bogor : Muhammad Ilham.
Kepala Koordinator Jawa Tengah : Muhammad Ali Maksum
Reporter - Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal : Edy Sujarwo.
Pekalongan & Pemalang : Abdul Haris. Kendal, Kota & Kabupaten Semarang : Slamet Saragih. Boyolali : Supeno. Surakarta & Solo : Makmun Soleh.
Demak, Kudus & Pati : Bambang Hadi Siswoyo.
Bumiayu, Banyumas & Purwokerto : Eko Prasetyo.
Kebumen & Purworejo : Agung Handoko. Kabupaten & Kota Magelang : Adib Bahari.
Kepala Biro Yogyakarta : Januar Harahap
Kepala Koordinator Jawa Timur : Aam Amrullah
Reporter - Surabaya & Sidoarjo : Sugito. Jombang & Mojokerto : Ahmad Baihaqi.
Kota & Kabupaten Malang : Sumirat. Bangkalan : Ali Yafi'ie.
Sampang & Pamekasan : Makmun Murrod.
Kepala Koordinator Sumatera Utara : Hasan Ashari Tambunan (non aktif)
Koordinator Kepulauan Nias : Rahmatsyah Telambanua
Kepala Koordinator Pulau Kalimantan : Drs.Sulistyo Eka Adi Putra
Kepala Koordinator Sulawesi Selatan : Andi Muhammad Irham
Reporter - Palopo : Idham Yusuf Elere. Pare-Pare : Muhammad Hasan.
Gorontalo : Rachmat Hidayat
Sulawesi Tenggara : Muhammad Ali Mazi
Sulawesi Utara : Obbie Mamasah
Maluku : Nilson Telleppaty
Papua : Jack Simangungsong
Diterbitkan oleh :
Yayasan At Taqwa dan PT. INTERMEDIA PERMATA NUSANTARA
Akta Notaris Nomor 8 Tanggal 03 Oktober 2012
Dewan Pembina :
Ketua merangkap Anggota
Prof. Dr. KH. Said Aqil, MA
Wakil Ketua merangkap Anggota
Prof. Dr. H.D. Hartono, SH
Sekretaris merangkap Anggota :
Dr. Al Habib Ali Hasan Al-Bahar, Lc. Ph.D
Anggota :
Prof. Dr. H. Agus Setyobudi Rahardjo, MM. MSi. MSc
Prof. Dr. Ali Imran Husein, SH. SE. MSc.
Prof. Dr. dr. Ir. Aggi Tjetje, SH. MH. MM. MSi. MSc. Ph.D.
Penasehat :
Prof. Dr. KH. Ali Mukti Yaqub, MM.
Dr. KH. Mahrus Aminullah.
Dr. KH. Ahmad Bustomi Yusuf
Dr. KH. Choirul Muna, MM.
Sidang Eksekutif Redaksi :
KH. Said Aqil, H.D. Hartono, Ali Hasan Al-Bahar, Agus Setyobudi Rahardjo,
KH. Choirul Muna, Aggi Tjetje, KH. Syamsuddin, SW. Wijaya, Taryono Asa, Ali Fahmi.
Pemimpin Umum : Dr. KH. Syamsuddin, MA
Wakil Pemimpin Umum : Drs. KH. Miftahul Falah, M.Ag.
Pemimpin Redaksi : H. SW. Wijaya. SP. MM
Wakil Pemimpin Redaksi : Drs. H. Taryono Asa
Pemimpin Perusahaan : H. Ali Fahmi, SE
Sekretaris Redaksi : H. Maman Immanulhaq, SE, MM
Redaktur Pelaksana : Baharman, SH. MH, Drs.H. Syaiful Huda. M.Ag
Redaktur : Ahmad Subhan, Andi Firdaus, Charles Bobar Sinaga
Redaksi : Achmad Syaiku, Alimudin Batubara, Arman Maulana Siregar, Bambang Hari Wicaksono, Budiman Setioadji, Chandra Darusman, Fahrial Setiawan, Galuh Eka Srikandi, Halimudin Sibatangkayu, Jamaluddin, Muhammad Guntur, Muhammad Ridwan, Parlindungan Hutabarat, Ridwan Kamil, Satrio Aris, Teddy Halim, Vivi Alyda Hamam, Zafrullah Pontoh
Koresponden Daerah :
Kepala Koordinator Banten : Endang Sutisna
Reporter - Balaraja, Cikupa & Serang : Rakimun. Pandeglang : Juhama. Kabupaten Tangerang & Tangerang Selatan : Uum Hamimah
Kepala Koordinator Jawa Barat : Abdullah Haris
Reporter - Karawang & Subang : Maman Firmansyah. Purwakarta : Deny Setyawan.
Kuningan & Indramayu : Yansen. Kota & Kabupaten Cirebon : Variz El-Haq.
Kota & Kabupaten Bandung : Asep Irama. Garut & Cianjur : Rahmat Surahmat. Tasikmalaya : Kosasih Wijaya. Kota dan Kabupaten Sukabumi : Bagus Widianta.
Kota & Kabupaten Bogor : Muhammad Ilham.
Kepala Koordinator Jawa Tengah : Muhammad Ali Maksum
Reporter - Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal : Edy Sujarwo.
Pekalongan & Pemalang : Abdul Haris. Kendal, Kota & Kabupaten Semarang : Slamet Saragih. Boyolali : Supeno. Surakarta & Solo : Makmun Soleh.
Demak, Kudus & Pati : Bambang Hadi Siswoyo.
Bumiayu, Banyumas & Purwokerto : Eko Prasetyo.
Kebumen & Purworejo : Agung Handoko. Kabupaten & Kota Magelang : Adib Bahari.
Kepala Biro Yogyakarta : Januar Harahap
Kepala Koordinator Jawa Timur : Aam Amrullah
Reporter - Surabaya & Sidoarjo : Sugito. Jombang & Mojokerto : Ahmad Baihaqi.
Kota & Kabupaten Malang : Sumirat. Bangkalan : Ali Yafi'ie.
Sampang & Pamekasan : Makmun Murrod.
Kepala Koordinator Sumatera Utara : Hasan Ashari Tambunan (non aktif)
Koordinator Kepulauan Nias : Rahmatsyah Telambanua
Kepala Koordinator Pulau Kalimantan : Drs.Sulistyo Eka Adi Putra
Kepala Koordinator Sulawesi Selatan : Andi Muhammad Irham
Reporter - Palopo : Idham Yusuf Elere. Pare-Pare : Muhammad Hasan.
Gorontalo : Rachmat Hidayat
Sulawesi Tenggara : Muhammad Ali Mazi
Sulawesi Utara : Obbie Mamasah
Maluku : Nilson Telleppaty
Papua : Jack Simangungsong
Koresponden Luar Negeri :
Mesir : H. Agus Mulyana, MA. Maroko & Turki : H. Asep Burhanuddin, MA.
USA (Washinton DC) Albert Hutasoit. Australia (Sydney) : Fatimah Azzahra.
Malaysia : Dodi Kusmayadi. Rusia : Hamid Awaludin. Kawasan Eropa : Lia Aminuddin.
USA (Washinton DC) Albert Hutasoit. Australia (Sydney) : Fatimah Azzahra.
Malaysia : Dodi Kusmayadi. Rusia : Hamid Awaludin. Kawasan Eropa : Lia Aminuddin.
Tim IT : Jajang Nurjaman (Kepala) Syaifuddin, Zainuddin Thalib
Divisi Marketing :
Sandrawati (Kepala), Indra Sahnun, Makmun Soleh, Muchlasin, Ainur Rofiq, Ellyas H.
Keuangan : Hj. Widyaningrum, SE. M.Ak
Penasehat Hukum :
Dr. H. Ahmad Rivai, SH. MH. LLM & Associate
Alamat Pengendalian :
At Taqwa Kediri, Jawa Timur
Telpon Pengaduan : 0812-2709-8118 email : redaksi.berita9@gmail.com
Pemasangan Iklan : 0822-9979-3489
Saran dan Liputan : 0856-2842-666 email : situsberitasembilan@gmail.com
===================================================================================
Peraturan Dewan Pers
Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup
Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).
