Berita9 - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat pencegahan dan penangkalan atas nama Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit ke
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Selasa 30
September 2014.
Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan hal itu dilakukan
terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek
Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong,
Papua tahun 2011, dengan tersangka mantan General Manager PT Hutama
Karya, Budi Rachmat Kurniawan.
Bukan hanya Bobby, KPK juga mencegah Joko Pramono (mantan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub), Sugiarto
(Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub),
Indra Priatna Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub),
dan Iriawan (Staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub).
Dari pihak swasta yang dicegah atas nama Etty
Kusmarini dan Budi Rachmat Kurniawan yang telah ditetapkan
tersangka dalam kasus ini.
"Pencegahan berlaku sejak 30 September 2014 dan berlaku untuk enam
bulan ke depan. Dicegah supaya jika keterangannya diperlukan, tidak
sedang bepergian ke luar negeri," kata Johan.
Sebelumnya KPK menetapkan Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka
dengan pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan segera menetapkan
tersangka lain terkait dugaan korupsi Proyek Pembangunan Diklat
Pelayaran di Sorong, Papua oleh Kementerian Perhubungan pada Tahun
Anggaran 2011.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan Kemungkinan besar ada tersangka lain dari kementerian Perhubungan,"
kata Johan di kantornya, Selasa 23 September 2014. (red)
